Amerika Serikat telah memberi tahu badan bantuan PBB, UNRWA, bahwa mereka akan membayarkan angsuran pertama tahun ini senilai US$60 juta atau sekitar Rp800 miliar, namun sisanya senilai US$65 akan dibekukan, tergantung pertimbangan di masa mendatang.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika mengatakan perlu evaluasi yang mendasar terhadap UNRWA.

“Perlu ada penilaian yang mendalam tentang bagaimana UNRWA bekerja dan bagimana program-program organisasi ini dibiayai,” kata seorang pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya kepada kantor berita AFP.

Amerika bekukan sumbangan Rp865 Miliar Untuk Palestina

Ia juga mengatakan bahwa Amerika ingin sumber dana UNRWA ‘dibagi rata dengan negara-negara lain’.

“Selama beberapa dekade kami adalah penyumbang terbesar,” katanya.

Hampir 30% dari anggaran UNRWA berasal dari sumbangan dari Amerika, yang merupakan pendonor terbesar organisasi ini.

“Tanpa sumbangan kami, berbagai program UNRWA akan terancam,” katanya seraya menambahkan angsuran US$60 juta mencegah hal itu terjadi.

Badan PBB ini menyediakan berbagai layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial kepada jutaan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, termasuk di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di beberapa negara tetangga Palestina sejak Tahun 1950.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Amerika namun ‘khawatir’ dengan laporan-laporan yang terkait dengan keputusan pembekuan sumbangan Amerika tersebut.

“Saya sungguh berharap pada akhirnya Amerika Serikat akan tetap memberikan sumbangan dana bagi UNRWA,” kata Guterres.

“UNRWA bukan institusi untuk Palestina, ini adalah salah satu organisasi milik PBB,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa UNRWA memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah maupun didunia.

Beberapa pihak mengatakan keputusan pemerintahan Presiden Trump untuk membekukan sumbangan dana ini mungkin untuk menekan Palestina agar bersedia mengikuti perundingan damai dengan Israel atas saran Amerika.

Rekomendasi :   Pasukan Militan Hamas Akan Bentuk Sebuah Negara Baru tanpa Akui Israel

Hubungan Presiden Trump dengan Palestina mengalami ketegangan setelah ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah yang memicu protes tidak hanya di Palestina tapi juga di banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menggambarkan keputusan Trump tersebut sebagai ‘penghinaan abad ini’.

Muncul kekhawatirkan langkah Presiden Trump soal Yerusalem yang akan meningkatkan ketegangan kawasan timur tengah.

Pada hari Senin (15/01) para pemimpin Palestina memerintahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membekukan pengakuan atas Israel.

Pada akhir pertemuan dua hari, Dewan Pusat PLO mengatakan pengakuan tersebut harus dicabut sampai Israel mengakui negara Palestina, sesuai batas wilayah pada tahun 1967 dan membatalkan keputusan mencapok Yerusalem Timur.

Palestina ingin menjadikan wilayah pendudukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here